Selasa, 21-November-2017 17:16
Kabar Berita 
KY Minta BNN Adakan Tes Urin Hakim
Jumat, 02-November-2012 13:54

Gepenta.com. Jakarta. Peristiwa tertangkapnya Puji Wijayanto, hakim Pengadilan Negeri Bekasi, terkait penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius Komisi Yudisial (KY). Bentuk keseriusan itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara KY dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka pencegahan, pemberantasan, peredaran narkoba khususnya di lingkungan peradilan.

Menurut ketua KY, Eman Suparman, seorang hakim tidak semestinya terlibat penyalahgunaan narkoba. Mengutip hasil konferensi anti narkoba di Sumatera Utara yang dihadiri para pemuka agama, Eman mengingatkan bahwa agama manapun mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi itu, lanjut dia, bahkan muncul pernyataan bahwa barang siapa yang terlibat peredaran narkoba dianggap sebagai anti Tuhan.“Bagaimana mungkin seorang hakim yang putusannya ada irah-irah ‘Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, tetapi dia tergolong orang yang anti Tuhan karena menggunakan narkoba?” kata dia.     

Begitu prihatinnya KY atas kasus hakim terlibat narkoba, Eman pun meminta secara khusus meminta BNN melakukan tes urine terhadap semua hakim termasuk hakim agung. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga keluhuran, martabat dan perilaku hakim yang merupakan tugas pokok KY. 

“Kita mohon kepada BNN untuk melakukan tes urine terhadap semua hakim seluruh tingkat peradilan hingga hakim agung secara on the spot pula. Karena banyaknya hakim di Indonesia yang harus dijaga keluhuran dan martabatnya,” kata Ketua KY Eman Suparman usai menandatangani nota kesepahaman di Gedung KY Jakarta, Rabu (31/10). 

Menurut Eman, kasus Puji bukan yang pertama. Sebelumnya, KY pernah memantau kasus hakim yang diduga menggunakan narkoba di PN Lampung. “Momentum tertangkapnya hakim Puji oleh BNN menjadi momen sangat penting bagi KY untuk melakukan kerjasama dengan BNN karena KY bukan penegak hukum,” katanya.Dia mengatakan gagasan tes urine juga muncul di kalangan internal pengadilan. Bahkan, ada pimpinan pengadilan di beberapa daerah yang meminta semua hakim di lingkungannya dilakukan tes urine. “Bahkan, ketua pengadilan negeri yang minta agar anak buahnya dilakukan tes urine, saya sudah temukan permintaan langsung,” ujarnya.

Sebagai catatan, pernyataan Ketua KY soal tes urine hakim sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, tidak lama setelah Puji Wijayanto tertangkap, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko juga melontarkan wacana yang sama. Wacana ini bahkan sudah disetujui oleh Ketua MA M. Hatta Ali, meski belum ada realisasinya.

Komentar(0 komentar)
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefNovember 2017Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)