Selasa, 21-November-2017 17:14
Artikel 
Manifesto Politik Gepenta
Sabtu, 07-April-2012 17:44

Prospektif Indonesia Tahun 2012 :

Toleransi Agama, Politik, Hukum dan Keamanan Menuju NKRI yang Lebih Baik dan Sejahtera

Oleh: Brigjen Pol (Purn) Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH

 

Pengantar
Pergerakan Reformasi di segala bidang, terutama bidang hukum, politik, keamanan dan toleransi agama yang berhasil kita lakukan dan rasakan saat ini merupakan momentum dan fase penting dalam memantapkan pilihan final terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi, pendirian hidup, dan ‘garis lurus’ kenegaraan bangsa Indonesia. Konsekuensi atas pilihan terhadap Pancasila tersebut, untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara.
Pilar utama kebangsaan kita adalah UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Kebhinekaan merupakan harga mati bagi Bangsa Indonesia. Tidak ada pilar diatasnya dalam rangka memajukan Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa penghambat seringnya Indonesia mengalami disintegrasi bangsa serta menjadi sorotan dunia Internasional. Ada faktor politik, sosial, ekonomi, hukum dan keamanan-kedaulatan serta kebudayaan. Namun yang paling menjadi perhatian serius baik oleh Negara maupun oleh masyarakat adalah persoalan identitas kebangsaan dalam hal ini persoalan kebhinekaan. Kebhinekaan adalah asset untuk kemajuan Bangsa. Perbedaan bukanlah biang kerok permusuhan dan perpecahan melainkan tali persatuan. Kemajemukan dalam tata kehidupan di Indonesia adalah berkah dan anugerah untuk kekayaan dan kejayaan Negara-Bangsa.
Kebhinekaan adalah salah satu pilar Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke harus jadi modal kejayaan Bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya malah dianggap masalah dan ancaman. Prinsip itulah yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan saat bertemu dengan berbagai masyarakat yang heterogen untuk memajukan Republik ini. Saya mengajak warga masyarakat makin peka dan peduli terhadap masalah sosial, terutama dalam membantu korban bencana alam, membuka lapangan kerja, mencegah Tawuran-Anarkis, mencegah peredaran Narkoba dan mengurangi tingkat kemiskinan dan kemelaratan. Kita bersma-sama komponen bangsa yang lain harus tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan demi tetap kokohnya NKRI dan kembali berjayanya Indonesia di panggung dunia. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah itu saya kira relevan untuk Indonesia kita saat ini yang tengah menghadapi banjir bandang globalisasi.
 

Indonesia 2012 : Bersatu dalam Toleransi Agama
Ke-Bhinekaan selalu menjadi perbincangan hangat mengingat keragaman Negara-Bangsa tidak hanya sebagai sebuah cerita namun realita. Suku, agama, ras, budaya dan antar golongan adalah bentuk dari pada keramaian bangsa. Jikalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi perpecahan yang sifatnya membawa bangsa kepada konflik. Indonesia bisa sempal dan luluh-lantak. Walaupun sudah menjadi kenyataan dalam perjalanan bangsa, namun bukan berarti persoalan tidak ada melainkan persoalan selalu dibuat dan dipelopori tentunya oleh pihak yang tidak sepakat terhadap pilar bangsa tersebut. Yang paling sensitif dalam hal Ke-Bhinekaan adalah soal toleransi antar umat beragama. Jelas dan nyata pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Namun pada kenyataannya di beberapa daerah terjadi intoleransi beragaman, menyebabkan tidak jarang para penganut agama tertentu mengalami diskriminasi, anarki, pembakaran, pelecehan dan lain-lain. Masalah ini tentunya menjadi perhatian pemerintah yang sangat serius dalam menciptakan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
DPN GEPENTA adalah lembaga dan organisasi masyarakat yang selama ini memberi perhatian mendalam terhadap Perbuatan Tawuran dan Anarkis dengan mempertahankan Ke-Bhinekaan Bangsa. Radikalisme agama dan ekstrimis-teroris yang mengancam pluralisme bangsa dalam pandangan DPN GEPENTA semakin bertambah setiap tahunnya dan dalam kondisi cukup memprihatinkan. Sebagai contoh, misalnya dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam tiga tahun yakni tahun 2007-2009 misalnya terjadi peningkatan kasus serta tindakan intoleransi di Indonesia. Tahun 2010 hingga tahun 2011 masih berlangsung dan tidak banyak berubah. Kasus Ahmadiyah, Gereja Yasmin Bogor dan Aliran Islam Syi’ah merupakan kasus yang paling disorot tahun 2012 dengan insiden pembakaran Masjid disamping Madura, golongan tertentu. Dalam konteks ini, DPN GEPENTA merekomendasinya kepada Pemerintah untuk lebih tegas menghadapi ormas-ormas atau pihak-pihak pelaku kekerasan atas nama agama (aliran) serta provokatornya. Masalah ini akan terus menggerus toleransi dan sikap saling menghormati antar agama dimasyarakat. Toleransi antar umat beragama di tahun 2012 mesti kita jaga dan satukan bersama demi kemajuan NKRI.

Konstitusi Hukum dan Manifesto Politik
Doktrin hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi sistem politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan (justice). Idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sangsi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan ditengah masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh Negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan. Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sangsi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik Negara (baca:pengadilan).
Dengan dasar pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakkan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkeadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan, lingkaran syetan korupsi dan praktek-praktek hukum yang menyimpang dalam kubangan tirani modal. Seperti Walikota Bogor tidak patuh kepada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus memberi ijin kepada pembangunan Gereja Yasmin. Demikian juga PT. Antam di Konawe Utara tidak patuh kepada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik PK dan Kasasi yang mencabut ijinnya. Tidak mau mengosongkan lahan tambangnya walau Bupati Konawe Utara telah menerbitkan perintah pengosongan. Sehingga apabila orang tertentu memprovokasi melakukan unjuk rasa akan dapat menghimpun massa dengan membayar sejumlah uang hanya untuk memenuhi hidupnya satu atau dua hari.
Dalam tingkat tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness, misalnya; pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap dan lainnya. Bahkan kasus yang terakhir, anak kecil yang hanya ‘diduga’ mencuri sandal diganjar hukuman bersalah. Sangat kontradiksi dengan para maling uang Negara (koruptor), praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme bebas berada dalam kuasa “demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi”. Pengadilan, DPR dan lembaga tinggi Negara lainnya dibentuk seakan-akan bekerja untuk keadilan, namun ternyata hanya pura-pura, tidak beres dan tidak jelas. Dengan kata lain, hukum yang berada dalam kuasa Negara (sandera elit politik) menjadi semakin tidak berdaya ketika praktek-praktek politisasi lebih dominan ketimbang praktek hukum sebenarnya. Law enforcement menjadi kehilangan ruang, sehingga apa yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna. ‘Hukum yang lumpuh dan dilumpuhkan oleh pengaruh politik’.
Apakah dampak hukum yang dilumpuhkan oleh politik bagi Indonesia? Salah satu dampak adalah semakin jauhnya negeri ini dari amanat Konstitusi. Misalnya tentang Perekonomian Indonesia, bunyi Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” terdengar semakin sayup. Bunyi pasal ini masih tampak hanya sebagai dokumen tanpa makna. Dalam situasi seperti ini sulit untuk berharap bahwa para penganggur akan memiliki dan memberikan loyalitas yang tinggi bagi kelangsungan hidup Negara. Dampak lain adalah para tingkat psikologis massa yang membara dan siap diledakkan oleh kepentingan ekonomi-politik tertentu. Mengingatkan penulis akan ucapan Proklamator Soekarno di masa lalu tentang bahaya “menjadi bangsa kuli” dan menjadi “kuli diantara bangsa-bangsa”. Situasi ini bahkan menjadi jauh lebih serius. Persaingan yang semakin meningkat dipasar tenaga kerja dan tidak adanya mekanisme dari proteksi Negara yang dapat memaksa sektor swasta untuk menghormati amanat konstitusional Pasal 28 D ayat 2 setidaknya menyampaikan pesan bahwa untuk menjadi bangsa kuli pun tidaklah mudah. Tentu saja ada yang masih berharap pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berada diangka sekitar 6% dapat mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja ini. Namun, tanpa adanya daya paksa dari kekuatan Negara terhadap kalangan bisnis besar, tidak ada seorang yang dapat menjamin bahwa tingkat pertumbuhan itu akan mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja tersebut. Yang terjadi adalah pengangguran massal.
Dampak lain adalah pada tataran budaya politik. Tidak adanya pekerjaan (baik dalam pengertian pengangguran terbuka maupun setengah terbuka) akan menjadi lahan yang subur untuk mewujudkan praktik-praktik komunalisme politik (political communalism). Ciri-ciri dari komunalisme politik ini adalah kuatnya jaringan patronase diantar elite politik dengan massa melalui ikatan kultural, agama, dan kedaerahan. Lemahnya peran Negara dalam memberikan jaminan lapangan kerja sedikit banyak telah mengakibatkan menguatnya peran jaringan patronase elite politik sebagai welfare provider bagi warga Negara yang pengangguran maupun yang setengah menganggur. Orang-orang yang tidak bekerja ini akan sangat mudah digerakkan oleh elite politik untuk melakukan tekanan-tekanan ekstra parlementer, baik berupa aksi-demonstrasi maupun konflik kekerasan. Ringkasnya, tahun 2012 ini penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran terjadinya kecemburuan sosial yang klimaksnya adalah anarki massa (amuk massa). Hampir bisa dipastikan bahwa sepanjang tahun 2012 bangsa Indonesia masih akan terus semakin bergulat dengan persoalan meloloskan diri dari jebakan ‘bangsa kuli’ dan ‘kuli diantara bangsa-bangsa’. Dalam pandangan Lord Acton, perbaikan hukum secara menyeluruh menyangkut perubahan pada the content of the law, the structure of the law, dan the culture of the law. The structure of the law-nya masih dihuni oleh pejabat-pejabat yang bermasalah dan berperan aktif dalam rangkaian keputusan atau praktek hukum yang menyimpang. Apalagi the culture of the law-nya, budaya sogok dan suap jauh lebih menonjol ketimbang profesionalisme sebagai aparatur penegak hukum. Kondisi hukum yang lumpuh ini semakin diperparah dengan ketiadaan keseriusan pemerintah untuk mengedepankan agenda law enforcement dan hambatan-hambatan politik lainnya. Mestinya maklumat politik Negara hadir untuk membebaskan belenggu kelumpuhan hukum yang dilumpuhkan. Inilah Nasib Republik ini, hukum dan politik diselenggarakan mestinya demi terciptanya rasa nyaman keadilan dan keamanan-ketertiban seluruh elemen bangsa-bangsa.
Filfus Yunani Aristoteles berkata, A state exists for the sake of a good life, and not for the sake of life only. Bahwa Negara berdiri untuk sebuah kesejahteraan kehidupan (happiness), bukan sekedar kehidupan itu sendiri. Untuk sebuah kehidupan yang demokratis. Maka rule of law  hanya akan terwujud jika rakyat berpartisipasi melakukan apa yang disebut Davis Betham sebagai kegiatan popular control over collective decision-making and equality of rights in the exercise of that control. Disinilah berlaku kontrol sosial yang efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang pada hukum dan politik Negara kita.
DPN GEPENTA merekomendasikan Manifesto Politik Indonesia 2012 adalah (1) Memantapkan keyakinan terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mengembangkan sistem demokrasi dalam kehidupan politik yang adil dan sejahtera, guna memantapkan kehidupan konstitusional berdasar Pancasila dan UUD 1945; (2) Memantapkan kesadaran hukum bagi rakyat dan aparatur pemerintah sebagai pengejawantahan dari Negara hukum; (3) Meningkatkan kesadaran politik rakyat baik melalui jalur pendidikan politik maupun melalui bimbingan dan penyuluhan oleh badan-badan formal dan non formal yang terarah bertanggung jawab; (4) Memantapkan diplomasi politik luar negeri yang bebas dan aktif ditengah bentrok dan perkelahian geo-politik dan energi minyak internasional antara Amerika Serikat (Barat-Eropa) dan Republik Islam Iran, Cina Rusia, India, Amerika Latin (BRIC). Semua ikhtiar mulia itu kita lakukan demi menyelesaikan krisis kebangsaan, mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yaitu (1) Melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia.
 

Keamanan dan Kedaulatan Negara-Bangsa  

Di tahun 2012, TNI-POLRI masih menghadapi persoalan rumit bagaimana mencegah dan sekaligus menanggulangi persoalan-persoalan yang mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, terutama terkait dengan gerakan separatisme dan gerakan radikalisme terorisme. Radikal Kiri (Raki) dan Radikal Kanan (Raka), yang masih menyisahkan problem yang akut. Belum lagi dampak negatif globalisasi kaitan dengan maraknya peredaran obat-obat terlarang, narkoba, yang membuat jiwa generasi muda Indonesia hilang (the lost generation). TNI-POLRI harus menjadi garda depan bersama rakyat mengantisipasi gangguan keamanan dan kedaulatan NKRI.
DPN GEPENTA melihat Indonesia tahun 2012 bahwa TNI-POLRI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di dalam negeri dan ancaman luar negeri juga menghadapi persoalan keamanan yang diakibatkan dari isu Kasus Century 6,7 Triliun, Kasus Nazaruddin-Anas Partai Demokrat, mafia-mafia pajak, Kasus stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Disamping itu juga persoalan banggar. Isu-isu ini bisa menjadi liar yang mengganggu keamanan jika dibiarkan begitu saja. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sehingga tidak menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas keamanan di dalam negeri. 
Banyak pakar politik, militer, dan pertahanan-keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi eskalasi konflik dan kekerasan di Tanah Air pada tahun 2012 bakal meningkat, sebagaimana peningkatan yang terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011. Peningkatan eskalasi kekerasan yang tajam dan konflik vertikal yang semakin melebar di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi Polri, termasuk juga TNI. Bahkan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan karakter aparat Negara yang tegas namun arif dan humanis menjadi tantangan besar tahun 2012 dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan.
Masalah keamanan dan kedaulatan Negara tahun 2012 adalah kewajiban yang mendesak setiap elemen bangsa dalam mengarungi air bah globalisasi. Upaya untuk mewujudkan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan didasarkan kepada Kebijakan Pertahanan dan Strategi. Stratedi Pertahanan bertujuan membangun kemampuan pertahanan rakyat semesta dengan meniadakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara untuk memperkokoh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa Kata Nusantara terbentuk dari lafal nusa dan lafal antara, nusa berarti pulau dan dalam bentuk serta ucapannya menyerupai lafal Yunani nosos yang berarti pulau. Lafal antara berarti diapit oleh atau berada ditengah-tengah kata Nusantara pertama kali ditemukan di bumi Indonesia pada prasasti Gunung Wilis bertarikh 1269 M (Zaman Kerajaan Singosari) dimana Gunung Wilis terletak di Jawa Timur. Sesudah tahun 1269 M kata Nusantara ditemukan dalam kitab Negarakertagama 1365 M yang ditulis oleh Mpu Prapanca (Zaman Majapahit). Kata Nusantara merupakan terjemahan dari kata Sansekerta Dwipantara, sebagaimana terdapat dalam Kitab Ramayana dalam bahasa Sansekerta yang dihimpun semasa pemerintahan Raja Gupta di lembah Sungai Gangga tahun 320-455 M, India Timur kata Dwipantara terbentuk dari lapa Dwipa Nusa yaitu pulau (kepulauan) lafal antara yang berarti berada diapit menurut Kitab Ramayana yang dimaksud dengan Dwipantara adalah pulau-pulau (kepulauan-kepulauan) yang terletak antara India dan Cina.
Dalam Kitab Negarakertagama yang dimaksud dengan Nusantara adalah pulau-pulau di luar pulau jawa dengan Majapahit sebagai pusatnya. Dalam pengertiannya secara modern sekarang, kata Nusantara adalah pulau-pulau (kepulauan-kepulauan) Indonesia sehingga kata Nusantara menjadi nama pengganti bagi Indonesia. Jadi Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis yang tetap menghargai dan menghormati Ke-Bhinekaan bangsa dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. 
DPN GEPENTA melihat tantangan menciptakan kerukunan dan persatuan ditahun 2012 menjadi sangat berat dan mesti kita gerakkan ditengah turbelensi politik yang panas dan gaduh di Republik ini di masa depan. Sekali lagi Ke-Bhinekaan adalah asset Nusantara dan modal penting bangsa untuk memajukan Negara, bukannya sebagai faktor pemecah-belah persatuan dan kesatuan NKRI.
 

Penutup
Pengalaman pahit dan getirnya toleransi agama, hukum, politik dan keamanan memberi gambaran bahwa keberagaman/Ke-Bhinekaan, kemajemukan agama, aliran, kepercayaan, keyakinan, adat-istiadat, budaya, bahasa tidak menghalangi kita untuk hidup bersama, berdampingan secara tertib, damai dan aman, Bahkan, kemajemukan dan Ke-Bhinekaan tidak menghalangi umat beragama untuk membangun suatu Negara yang bisa mengayomi dan menghargai keberadaan agama-agama dan berbagai budaya tersebut. Adanya saling pengertian dan pemahaman yang dalam (in deep) akan keberadaan masing-masing menjadi modal dasar yang sangat menentukan perjalanan bahtera Indonesia. Nusantara atau Indonesia adalah Negara yang multi-kultur, etnik juga agama. Oleh karena itu, sepatutnya toleransi dan kebersamaan menjadi nilai luhur dalam Ke-Bhinekaan. Kerukunan yang kita inginkan tidak bisa terwujud bila kesejahteraan ekonomi, pendidikan masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat tidak mendukung. Semua aspek kehidupan tersebut saling menopang satu sama lain. Karena Negara Indonesia adalah kepulauan, maka dengan sendirinya Negara kita juga adalah Negara keberagaman. Negara berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Pihak luar pun tahu bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya, tradisi, adat istiadat, suku bangsa dan agama. Keberagaman budaya dapat dijadikan modal dasar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju dan unggul.
Disinilah letak keistimewaan kita. Para pendahulu kita telah membentuk paras cantik negeri ini sedemikian rupa, tinggal bagaimana kita merawatnya, menjaganya. Kunci utama dari keberagaman dan Ke-Bhinekaan ini adalah saling menghormati, mengakui, bekerjasama, rendah hati dan lapang dada. Disinilah letak kekuatan kita sekaligus kelemahan, jia ada yang bermaksud mencerai-beraikan NKRI dengan poltik devide et impera. Titik rawannya adalah SARA. Tidak jarang titik ini yang selalu digunakan musuh dalam selimut dan Negara-Negara asing. Tetapi rakyat kita sudah dewasa dan cerdas, mereka tahu mana yang baik dan buruk. Namun sekali lagi, jangan kita lengah dan bermegah diri karena pihak asing bisa saja menohok kita lewat titik rawan ini. Sebab itu, kembalilah ke kalachakra Pancasila dan UUD 1945. Kebersamaan, gotong-royong, kerukunan adalah harga mati. Untuk menjadi bangsa yang lebih baik, maju, dan sejahtera diperlakukan tiga hal, yaitu memperkuat kemandirian bangsa, punya daya saing tinggi dan mampu membangun serta memiliki peradaban Negara-Bangsa yang mulia. Inilah tantangan terbesar Indonesia di tahun 2012.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan. Jakarta : Lappenas, 1981.
Samuel P Huntington, Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia. dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 5, VOL. IV Tahun 1993.
Ismail Raji al-Faruqi. Trilogi Tiga Agama Besar : Yahudi, Kristen, Islam. Surabaya : Pustaka Progressif, 1994.
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Passing Over : Melintasi Batas Agama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utara, 1998.
Edi Laksono, Imperium III: Zaman Kebangkitan Besar. Jakarta : Hikmah, 2009
Michael H. Hart. Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah. Jakarta : Pustaka Jaya, 1990.
Michael B. Foster. Masters of Political Thought. London : George G. Harrap & Co. Ltd, 1949.
Mulyana, Slamet. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2005.
Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat. Galang Press, 2004.
David Ransom, Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia. Jakarta : Koalisi Anti Uang, 2009.
Hasyim Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Komentar(0 komentar)
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefNovember 2017Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)