Selasa, 21-November-2017 17:14
Artikel 
Hasil Kajian
Membangun Paradigma Dekriminalisasi Korban Pengguna Narkoba
Kamis, 08-November-2012 02:36

Di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu Narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna Narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna Narkoba.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna Narkoba terbukti tidak berhasil, justru setiap tahun korban pengguna Narkoba yang masuk penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna Narkoba. 

Faktor terpenting dalam upayapenanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Sementara jika melihat perkembangan pecandu Narkoba di beberapa negara terjadi kecenderungan terus mengalami perubahan. Pada tahun 1980-an, tren kebijakan global mengarah pada pendekatan kriminalisasi yang lebih keras, bahkan di tingkat pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembuat kebijakan obat dunia telah berusaha untuk merumuskan dan merekomendasi kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan Narkoba secara eksklusif berdasarkan alasan empiris, salah satunya dengan cara dekriminalisasi atau depenalisasi terhadap pecandu Narkoba. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki bentuk kerja berbeda. 

Pada tahun 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasikan data kebijakan obat, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), mengumumkan perbedaan definisi antara “dekriminalisasi” dan “depenalisasi” sebagai berikut:

“Decriminalisation” comprises removal of a conduct or activity from the sphere of criminal law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law. (By contrast) “Depenalization” means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.


Singkatnya, "dekriminalisasi" berarti hanya salah satu sanksi non-criminal (seperti denda atau persyaratan pengobatan) yang dikenakan atau tidak ada sanksi pidana. Sementara dalam kerangka kerja "depenalisasi", penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan (Glenn Greenwald, 2009:2). 

Dalam kerangka dekriminalisasi, penggunaan dan kepemilikan obat tetap dilarang (illegal) dan masuk dalam sasaran intervensi pihak kepolisian. Namun "dekriminalisasi" berarti bahwa pelanggaran telah dihapus sepenuhnya dari kerangka hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Sebaliknya, pelanggaran itu dimasukkan ke dalam pelanggaran administrasi murni, yang selanjutnya diproses sebagai masalah non kriminal.

Di beberapa negara Uni Eropa telah mengembangkan depenalisasi secara formal ataupun secara de facto, khususnya untuk penggunaan pribadi atas ganja. Tetapi tidak ada negara di Uni Eropa selain Portugal yang telah secara eksplisit menyatakan “dekriminalisasi” terhadap pecandu Narkoba.

Ketika negara lain di Uni Eropa mengembangkan berbagai bentuk dekriminalisasi secara de facto, di mana zat yang dianggap tidak terlalu berbahaya (seperti ganja) jarang menyebabkan penuntutan kriminal. Portugal adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menyatakan obat terlarang “didekriminalisasikan”. Karena lebih dari tujuh tahun sejak diberlakukannya sistem dekriminalisasi di Portugal, ada banyak data yang memungkinkan untuk menilai dampak-dampaknya.

Dekriminalisasi telah menjadi semakin populer di Portugal khususnya sejak tahun 2001, kecuali untuk beberapa politisi aliran kanan, sangat sedikit faksi politik domestik yang mendorong pencabutan hukum tahun 2001 itu. Ketika ada persepsi yang meluas bahwa perubahan birokrasi perlu dilakukan terkait kerangka kerja dekriminalisasi Portugal agar lebih efisien dan efektif,  tidak ada perdebatan tentang apakah obat harus dikriminalisasi. Lebih penting lagi, kekhawatiran yang didengungkan oleh penentang dekriminalisasi sebelum diundangkan - dari peningkatan besar dalam penggunaan obat di kalangan anak muda sampai perubahan Lisbon menjadi tempat berlindung bagi "wisatawan obat" - tidak terjadi (Caitlin Hughes and Alex Stevens, 2011:20).

Konsensus politik yang mendukung dekriminalisasi tidaklah mengejutkan mengingat data empiris yang terkait. Data tersebut menyebutkan bahwa dekriminalisasi tidak berpengaruh pada tingkat penggunaan obat di Portugal, yang dalam banyak kategori, sekarang termasuk yang terendah di Uni Eropa, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan kriminalisasi ketat. 

Selain Portugal negara Uni Eropa lainnya juga telah mengadopsi apa yang mirip dengan dekriminalisasi secara de facto, tetapi belum secara eksplisit menyatakan dekriminalisasi atas penggunaan obat. Di Spanyol misalnya, undang-undang yang diterapkan, "The Law on Protection of Citizens Security “ menyebutkan, seseorang yang mengonsumsi Narkoba di depan umum dianggap sebagai pelanggaran serius dan dikenakan sanksi administratif yang umumnya berupa sanksi denda. Tetapi sanksi tersebut dapat ditangguhkan jika pengguna tersebut bersedia mengikuti program terapi. Selain itu, terdapat celah hukum obat di Spanyol yaitu konsumsi obat publik dilarang, tetapi penggunaan obat secara personal tidak dilarang. Sementara untuk kasus perdagangan, Undang-Undang Narkoba Spanyol menetapkan hukuman yang cukup berat, khususnya penjualan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau dalam jumlah besar melebihi 500 dosis (over 500 doses). 

Bentuk lain dari dekriminalisasi secara de facto telah ditetapkan di Jerman, di mana pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara karena pelanggaran memiliki obat terlarang dalam jumlah yang banyak berpengaruh terhadap masalah konstitusional. Sementara di Luksemburg dan wilayah lain di Jerman Utara, hanya memberlakukan hukuman denda untuk penggunaan ganja (marijuana), dan  kasus yang masuk ke pengadilan hanya melibatkan perdagangan Narkoba dalam jumlah besar.

Belanda menjadi salah satu negara Eropa, bahkan bisa dikatakan sebagai negara “modern” pertama yang melegalkan penggunaan Narkoba untuk diri sendiri. Narkoba memang dilegalkan di Belanda, bahkan di kota Amsterdam ada semacam coffee house yang isinya juga menjual ganja, dan orang-orang yang di dalamnya boleh bebas menggunakan ganja. Kebiasaan menggunakan Narkoba ini disebabkan karena Belanda memiliki tradisi panjang dalam penggunaan dan pemanfaatan Narkoba (P Cohen, 1990: 4).

Undang-Undang Narkoba Belanda (Opium Art) memberikan ketegasan bahwa ekspor dan import adalah kejahatan yang paling serius. Hukuman maksimal untuk kegiatan ekspor dan impor hard drugs adalah 12 tahun penjara dan denda Dfl. 100.000. sedangkan hukuman maksimal untuk kegiatan impor dan ekspor soft drugs adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda Dft. 100.000. Residivis dapat dikenakan hukuman maksimal 16 tahun penjara dan denda Dft. 1.000.000. Kepemilikan Narkoba pada semua bagian adalah tindak pidana, namun kepemilikan yang sedikit dari jenis soft drugs untuk penggunaan pribadi dianggap bukan tindak pidana, bahkan diperbolehkan oleh hukum sejak diaturnya coffee shop system.

Di awal tahun 1980-an, diadakan sebuah riset mengenai tipologi penggunaan Narkoba dan penggunaan Narkoba. Riset ini kemudian memacu pembangunan dalam kebijakan Narkoba Belanda. Riset tersebut melahirkan konsep normalization atau cultural integration. Konsep ini lahir dari sejarah yang menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba ada dan bersamaan dengan kebudayaan manusia. Oleh karena itu pecandu Narkoba tidak harus diperlakukan seperti seorang penjahat ataupun pasien ketergantungan, akan tetapi harus diperlakukan secara normal seperti orang biasa (Hen Jan van Vliet, 1990:173). 

Di China pengguna Narkoba yang telah berada di atas 5 juta dan tercatat di semua tempat pengobatan di rumah sakit Sub-Distrik atau Kecamatan dan rumah sakit umum. Karena China tidak mengadopsi sistem pengobatan Barat, maka kebijakan yang diterapkan lebih bersifat memaksa dalam hal penghentian pemakaian Narkoba. Ada tiga macam pusat rehabilitasi Narkoba di China. Pertama, pusat rehabilitasi Narkoba yang dikelola oleh polisi. Kedua, pusat rehabilitasi Narkoba dengan melakukan kerja sosial, dan dikelola oleh Departemen Hukum. Ketiga, pusat rehabilitasi Narkoba yang dikelola oleh Departemen Kesehatan (Z Yongming, 1999:83).

Dalam praktiknya, para pengguna Narkoba akan dikirim ke pusat penanggulangan Narkoba, dan jika kedapatan menggunakan lagi akan dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi dan harus melakukan kerja-kerja sosial.Setelah menjalani pengobatan di rumah sakit atau tempat rehabilitasi sosial dan medis dan ternyata masih menggunakan Narkoba di rumah, maka harus ada pembinaan lebih lanjut dari pemerintah. Mantan pecandu Narkoba yang telah sembuh dan mendapat penyuluhan kemudian diarahkan untuk melaporkan keberadaan para pengedar atau penjual yang telah mendatangi atau berusaha memberinya Narkoba.

Dalam persoalan hukum pidana yang mengatur tentang Narkoba terdapat juga upaya-upaya untuk mendorong penanganan pengguna Narkoba dalam kedudukannya sebagai korban. Sejalan dengan ketentuan ini, Hungaria telah menerapkannya, di mana apabila pengguna Narkoba tertangkap karena penggunaan Narkoba maka pengguna akan diperiksa di kantor polisi dan kemudian dokter didatangkan untuk memeriksa apakah tersangka adalah pengguna Narkoba atau tidak. Bila tersangka adalah pengguna terutama telah mencapai tahap kecanduan, maka tersangka diberikan pilihan apakah mau dipenjara atau menjalani rehabilitasi. Dan bila memilih rehabilitasi maka pengguna akan dirujuk ke klinik rehabilitasi yang telah tersedia. Disini para pengguna Narkoba jelas diberikan untuk memilih hak mereka sebagai korban.

Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, Pemerintah Malaysia telah menyatakan Narkoba sebagai musuh nomor satu negara sejak tahun 1973 ketika hukuman mati dicantumkan terhadap pelaku transaksi perdagangan Narkoba. Meskipun demikian pengguna Narkoba di Malaysia terus bertambah, sebelum akhirnya pemerintah membuat strategi menanggulangi Narkoba. 

Sepanjang tahun 2002, sebanyak 31.893 orang pecandu Narkoba telah terdeteksi oleh pihak otoritas Agensi Dadah Kebangsaan/ADK (semacam Badan Narkotika Nasional). Tahun 2003 sebanyak 26.190, tahun 2004 sekitar 26.775, dan 2005 per Februari sebanyak 7.968. Menurut data ADK hingga Maret 2006 terdapat 292.696 pecandu Narkoba. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) juga memperkirakan ada sekitar 350.000 orang yang terlibat Narkoba. Angka ini dikatakan bertambah sebanyak 1.300 pecandu Narkoba setiap bulan (Datuk Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi, 2003). 

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu Narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998 (Mahmood Nazar Mohamed. 2003: 28). 

Para pengguna Narkoba (Dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana Narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu Narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana Narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. 

Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminalisasi pengguna Narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisai Penggunaan Narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan Narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Kolombia adalah negara pertama di Amerika Selatan yang memperbolehkan konsumsi Narkoba untuk keperluan pribadi, ketika negara tersebut mendekriminalisasi kepemilikan Narkoba dalam jumlah kecil pada 1994. Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, kemudian membatalkan keputusan legalisasi tersebut, tetapi kemudian keputusan Presiden Uribe dinyatakan tak berlaku oleh Mahkamah Agung Kolombia. RUU Narkoba Kolombia mengusulkan batas kepemilikan personal sejumlah 5 gram ganja, dan 1 (satu) gram kokain.

RUU juga mengusulkan batas kepemilikan personal untuk jenis Narkoba yang belum disetujui oleh keputusan Mahkamah Agung, yaitu Metamfetamin dan Ekstasi. Presiden saat ini Juan Manuel Santos berulangkali menyerukan analisa ulang kebijakan “Perang Terhadap Narkoba” dan menyambut baik keputusan Amerika Serikat untuk mendiskusikan kemungkinan kebijakan alternatif pada pertemuan pembahasan Narkoba se-Amerika di Kartagena. Pada saat yang sama presiden telah menyatakan kepada pers internasional bahwa ia mendukung diskusi mengenai legalisasi Narkoba, dan mendapat dukungan dari mantan presiden César Gaviria yang sekarang ini telah menjadi bagian dari komisi global yang pendukung dekriminalisasi konsumsi Narkoba.

Ketika China, Hungaria, Malaysia, Spanyol dan beberapa negara lain termasuk Australia,  telah memperlakukan pengguna Narkoba sebagai korban meskipun tetap diancam dengan hukuman. Tetapi bagi pengguna yang membawa Narkoba di bawah ketentuan (misalnya membawa sabu-sabu di bawah 2 gram) tidak langsung dibawa ke rumah tahanan polisi, tetapi diserahkan ke pihak rehabilitasi untuk menjalani perawatan. Apabila seseorang kedapatan menggunakan untuk kedua kalinya, pihak kepolisian memerintahkan pengguna untuk menjalani perawatan dan melakukan kerja sosial di instansi-instansi pemerintah atau membantu pekerjaan orang tua. Perawatan dan pemantauan terus dilakukan, sehingga masa menjalani perawatan benar-benar mendapat perhatian.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna Narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara -meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi- namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna Narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna Narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Namun demikian usaha pemerintah Indonesia menuju dekriminalisasi terhadap korban pengguna Narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA No. 07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Keluarnya SEMA No 4 Tahun 2010 dan PP No 25/2011 ini sejatinya mengukuhkan bahwa pecandu Narkoba adalah korban dan bukan kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal.

Beberapa pejabat negara seperti Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga memiliki gagasan yang sama, menurutnya paradigma untuk menempatkan korban pengguna Narkoba ke tempat rehabilitasi sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna Narkoba masih harus menjalani proses pengadilan. Para korban pengguna Narkoba, menurutnya tidak perlu ditangkap atau dihukum, tetapi mereka lebih perlu diberikan pengobatan di pusat rehabilitasi. Kalau mereka ditahan atau dihukum, tidak akan membuat efek jera, bahkan semakin bandel (Parasian Simanungkat, 2011:iv).

Kewajiban menjalani rehabilitasi bagi korban pengguna Narkoba dimaksudkan untuk mengurangi jumlah konsumen atau pangsa pasar Narkoba di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor supply dan demand reduction. Kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan Narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas masyarakat, serta meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun strategi untuk mengurangi jumlah ketersediaan  Narkoba dilakukan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum terhadap jaringan peredaran Narkoba.

Selain itu ketentuan dikeluarkan SEMA ini juga karena umumnya pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini masih menganut sistem public security dan belum pada tahap public health. Artinya, upaya yang dilakukan di Indonesia saat ini masih dominan terhadap bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, atau belum memfokuskan pada upaya merehabilitasi pecandu dari aspek medis dan sosial. Keberadaan SEMA No 4/2010 adalah rujukan untuk membedakan terdakwa sebagai penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan. Barang bukti hanyalah salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal ada 2 alat bukti, bila di dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti Narkoba yang dimiliki di bawah minimal tentu saja sah bila hakim menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar.

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat dari pecandu Narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap Narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia pecandu Narkoba selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang.

Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Tantangan lain bagi pembuat kebijakan, apakah  kekuatan Surat Edaran dari aspek yuridis formal mampu mendekriminalsiasi pecandu kerena dari beberapa sumber menyebutkan negara yang mendukung dekriminalisasi secara de jure mencabut semua peraturan yang menghukum para pengguna dan dalam penanganannya tidak memenjarakan, menuntut ataupun melakukan penangkapan kepada pengguna.

Oleh karena itu untuk menguatkan dan meletakkan pengguna Narkoba sebagai korban, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah merevisi atau menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika yang mengkriminalisasikan korban pengguna Narkoba. Adanya dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu Narkotika, maka penegak hukum akan lebih fokus dalam menangkap pengedar yang merupakan pelaku kejahatan, dan memaksimalkan program rehabilitasi bagi pecandu Narkoba karena mereka tidak lagi menyembunyikan diri dan merasa takut untuk dipidanakan.

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial. Sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna Narkoba.

Bentuk penanganan bagi korban pengguna Narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (law enforcement). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecematan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu Narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, Kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu Narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

Dengan adanya penanganan yang baik dari pihak rumah sakit atau tempat rehabilitasi, dan didukung dengan adanya lingkungan yang sehat, maka korban pengguna Narkoba akan lebih cepat pulih dan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat, dan turut serta membangun bangsa dan negara. Selain itu upaya ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pemerintah membebaskan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, dan peredaran gelap Narkoba, sehingga tidak ada lagi korban yang meninggal akibat penyalahgunaan Narkoba. 

Komentar(0 komentar)
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefNovember 2017Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)