Selasa, 21-November-2017 17:18
Artikel 
Artikel
Tirani Anarkisme dan Cacat Demokrasi
Kamis, 28-Februari-2013 17:50

Apa perilaku manusia dalam konflik antar kelompok atau Tawuran dapat dilakukan sebagai tindakan anarkis? Berdasarkan uraian dalam istilah “Anarchism” (2001), Anarkisme merupakan suatu istilah yang berasal dari kata Yunani yang berarti tidak adanya otoritas. Istilah ini kemudian dipakai untuk suatu prinsip atau teori mengenai kehidupan dan tingkah laku di dalam suatu prinsip atau teori mengenai kehidupan dan tingkah laku di dalam masyarakat yang tanpa pemerintahan yang hierarkis. Keharmonisan di dalam masyarakat tersebut dicapai bukan berdasarkan ketaatan terhadap hukum atau kepatuhan terhadap otoritas apapun, terjadi dengan persetujuan yang bebas yang dihasilkan oleh berbagai kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu produk dan pemenuhan berbagai kebutuhan dan aspirasi dari manusia yang memadai (Kropotkin, P, Anarchism, 2001).

Pakar sosiologi terkemuka, Ralf Dahrendrof menyatakan bahwa pada masyarakat modern, pilihan-pilihan individu meningkat sangat banyak, sedangkan ikatan moral dan luhur dalam jaringan kewajiban sosial sudah banyak hilang. Atomisasi sosial membuat masyarakat tersekat-sekat dalam kepentingan masing-masing sehingga mereka kemudian berlomba-lomba. Bahkan tidak jarang menggunakan cara-cara kasar, instan, tanpa memperdulikan aspek psiko-sosial, hanya untuk mendapat dan memenuhi kepentingan serta kepuasan individu atau kelompok. Jalan pintas, atau budaya menerabas seakan-akan menjadi alternatif dalam pencapaian dan pemenuhan syahwat duniawi. Rakyat terabaikan, para elit politik bertengkar tajam, hanya untuk memenangi pertarungan politik. Rakyat akhirnya kecewa, luapan kemarahan dan kekerasan pun terjadi. 

Peta kekerasan horizontal dari tahun 2008 yaitu 4.800 kasus dan tahun 2011 meningkat 6.000 kasus. Sebuah angka yang tak sedikit, Republik Indonesia yang dipenuhi angkara murka, kekerasan, tawuran dan anarkisme sosial. Bila kita telisik dengan teliti, konflik dan tawuran anarkis terjadi karena kondisi masyarakat yang serba sulit, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin sedemikian lebar. Sebagai gambaran, data Lembaga Penjamin Simpanan (Juli 2011) menyatakan jumlah dana pihak ketiga di perbankan mencapai Rp. 2.400 trillun dari 100 juta rekening nasabah. Namun, 40% dari jumlah itu (Rp.1.000 trillun) dikuasai 0,04% nasabah, atau 40 ribu rekening. Hanya 1,3 rekening yang menguasai 75% dana pihak ketiga (Rp.2.000 trilliun). Kondisi ini sungguh memilukan dengan jumlah penduduk kita saat ini yang lebih dari 235 juta. Problem ini akan menbentuk kecemburuan sosial yang kelak jadi bom waktu. Indonesia bisa sempal akibat konflik yang terjadi. Propaganda yang muncul adalah etnis pribumi dan non-pribumi, seperti yang terjadi tahun 1998. Tahun 2012 diperkirakan, menjadi hari-hari yang penuh ketegangan, belum lagi akibat bentrok level internasional yang berimbas ke Indonesia baik bentrok berdasarkan aliran agama di Timur-Tengah dan Barat (Islam, Kristen, Yahudi, Sunni, Wahabi-Salafi dan Syi’ah) atau kepentingan ideologi ekonomi-politik di Asia-Pasifik (Perkelahian Dagang AS-Cina).

Parahnya sistem demokrasi telah melahirkan pragmatisme, begitu kentalnya akibat gempuran wacana modernisme yang menumpang pada arus informasi media cetak, elekronik, maupun internet. Inilah krisis hegemoni, menurut Gramsci, bahwa sebagaian besar masyarakat telah mengamini tanpa kritik bahwa semua yang berbau modernisme dianggap miliki nilai positif. Masyarakat yang sudah terhegemoni akan ‘kebenaran proyek modernisme’, perlahan-lahan, secara kolektif mulai meninggalkan akar bumi tradisionalisme untuk menggapai pengakuan sebagai manusia ‘langit modernisme’. Padahal di daerah asalnya (Eropa dan Amerika Utara), modernisme telah mengalami interpretasi ulang. Proyek ini tidak hanya menglahirkan kemajuan perdaban manusia, melainkan juga tidak sedikit menimbulkan problem sosial di masyarakat, dari mulai individualisme, pragmatisme, anarki, kekerasan hingga ketidakpercayaan sosial. Bahkan civil society berhadap-hadapan dengan negara. Bahkan menurut Giddens, mestinya kebebasan demokrasi dibatasi kebebasan orang lain. Kebebasan diri mesti selalu dikaitkan dengan kapabilitas sosial, yaitu kemampuan positif individu untuk turut memberi kontribusi bagi kesejahteraan sosial dan pemenuhan diri (self fulfilment). Kebebasan yang diartikan sebagai kapabilitas sosial tidak sama dengan pelaku yang memikirkan dirinya sendiri dalam memburu rente (self seeking).

Republik kita kini menjadi salah satu gudang pelaku kejahatan. Lembaga Hukum KPK telah menyatakan sebagai tersangka para pelaku kejahatan korupsi yang marak antara lain, Miranda S Goeltom (Kasus Cek Pelawat Gubernur BI/sudah menjadi terpidana), Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh (Politisi Partai Demokrat) yang sekarang juga sudah menjadi terpidana. Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq (tersangka kasus quota daging impor). Belum lagi Menpora M Andi Malarangging, dan terbaru, Anas Urabaningrum, selaku ketua Umum Partai Demokrat telah ditetapkan sebagai tersangka. Patut diduga masih banyak pelaku tindak pidana korupsi yang masih berkeliaran dan bernafas lega. Hanya saja mereka semua belum terbongkar terutama kasus Bank Century. Kondisi inilah yang bisa menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat bisa atas nama nasionalisme, agama maupun suku, dan ideologi. KPK sejatinya harus berjuang menagakkan hokum dalam memberantas korupsi. Kalau tidak sebuah pra-kondisi menuju ke arah pengadilan jalanan, unjuk rasa dan anarkisme massa. Sebuah situasi yang mesti kita antisipasi bersama.

Selain itu gambaran media massa juga sangat memprihatinkan. Setiap hari kita disuguhkan berita di pelbagai daerah, yakni aksi massa dalam jumlah besar untuk menuntut sesuatu dan berakhir dengan rusuh dan anarkis. Ada pula tawuran antar kampong, desa, bahkan antar mahasiswa dan antar ormas yang diikuti tindakan anarkis dan berujung perusakan dan pembakaran rumah. Kasus demo massa buruh berkekuatan 20 ribu yang menutup jalan tol di Bekasi-Cikarang sungguh layak diwaspadai, aksi massa dalam jumlah besar yang berakhir pembakaran kantor Bupati Bima, Sumbawa. Peristiwa Lampung yakni bentrok antar warga yang mengakibatkan 48 rumah terbakar, dan korban jiwa. Kasus penyerangan warga di Madura atas nama aliran sekte aliran agama, Kasus Mesuji, kasus pengrusakan di Pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara. Terakhir, demonstrasi aksi mahasiswa seantero negeri menentang kenaikan BBM, 1 April 2012 yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Tetaplah yang jadi korban adalah masyarakat kecil, bukan para pejabat DPR dan istana negara. Kekerasan yang dilakukan oleh para pejabat negara itu yang sangat berbahaya, merampok uang negara demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Anarkis mana, aksi mahasiswa dan penjarahan anggaran negara oleh para koruptor? Baik dari segi dampak buruk bagi rakyat, kedaulatan negara, dan kesantunan publik? Sebelumnya ada SPBU yang dibakar, semua masih aman terkendali. Kecuali kalau Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum PD), yang menyatakan siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang satu rupiah saja, itu baru tumbal revolusi Indonesia di era modern. Tentunya hal ini dapat memicu konflik-anarkis, yang bisa juga disebabkan oleh provokator. 

Resistensi dan perlawanan mahasiswa tak akan terjadi jika pemerintah mampu menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, mampu menangkap kondisi psikologis masyarakatnya. Unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan masyarakat tidak lahir dengan sendirinya. Ia adalah reaksi anarkisme pemerintah dengan seperangkat kebijakannya, serangkaian pola hidupnya yang tak berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Praktik korupsi sistemik secara fundamental ‘membunuh’ rakyat pelan-pelan. Menggiring mereka ke jurang kelaparan dan busung lapar, haus materi dan kekuasaan, ‘saling membunuh’ antar sesama atau kalau tidak, mereka (rakyat) sudah ‘mati’ dalam hidupnya.

Contoh-contoh di atas jika kita ulas, untuk menggambarkan secara nyata betapa tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak, ancaman pengrusakan, dan pembakaran mobil menjadi kecenderungan dewasa ini. Kita melihat ada komunikasi yang terputus atau tersendat yang mengakibatkan masyarakat mengambil tindakannya sendiri. Keterbukaan, demokrasi dan hak-hak warga, mahasiswa  misalnya di negara ini, kini mendapat tempat dan saluran yang terbuka. Masyarakat ataupun mahasiswa tidak harus melakukan unjuk rasa besar-besaran, yang bisa berujung mungkin kepada kerusuhan dan anarkisme di Ibu Kota Jakarta dan berdampak di kota-kota lainnya. Tapi bisa kita mulai dengan cara tradisi intelektual, menulis menyampaikan protes dan tuntutan kepada ketua KPK Abraham Samad atau Presiden SBY, atau menteri tidak perlu dengan bakar diri atau tindakan ekstrim lainnya, aspirasi disampaikan secara intelektual dan elegan kepada pemangku kepentingan dan kebijakan hukum misalnya terkait belum ditahannya seorang tersangka korupsi oleh KPK. Budaya elegan intelektual itu mesti kita tumbuhkan dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan setiap masalah, demi menghindari dan mencegah anarkisme massa yang berdampak luas. Karena itu, aparat keamanan dan pemerintah harus melihat situasi ini dengan mata batin dan hati yang jernih demi kelangsungan Indonesia.

Pernyataan Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji, dalam acara seminar “Stabilisasi Era Demokrasi” di kantor Lemhanas dapat kita simak. Bahwa stabilitas bangsa ditentukan adanya sinergi yang konstruktif di seluruh komponen bangsa sehinga terjadi hubungan timbal balik yang baik dan terarah. Salah satu ketidakstabilan adalah terjadinya kesenjangan di masyarakat dengan manfaat berdemokrasi, lemahnya hukum dan ganasnya pesta korupsi di negeri ini. 

Kita semua wajib mencermati aksi-aksi buruh, mahasiswa dan unjuk rasa warga yang berhasil menutup jalan tol misalnya. Aksi itu tentunya berdampak pada investasi dan citra Indonesia di mata investor untuk berdagang dan berusaha di negara ini. Dalam masalah buruh contohnya, kita melihat kesenjangan buruh dengan hitungan pendapatan per kapita masyarakat yang sering diapresiasi pemerintah. Dengan sejumlah peristiwa yang memperlihatkan kekuatan massa dan aksi anarki, sudah saatnya semua pihak melakukan introspeksi. Jangan sampai ketika Kekuatan massa ataupun mahasiswa memperlihatkan kuasanya, baru semua tuntuan dipenuhi. Kita harus mengembalikan kepada aturan, hukum,dan keberpihakan pada masyarakat yang selama ini makin sulit memenuhi kebutuhan hidup implikasi dari pembangunan. Jangan sampai berujung pada situasi chaos dan tidak bisa dikendalikan, yang terjadi adalah ketidakstabilan negara-bangsa. Karena itu, sudah saatnya suara rakyat, buruh dan mahasiswa didengar. Di lain pihak, pemerintah dan pihak terkait juga harus mampu menegakkan kewibawaan agar setiap masalah bisa diselesaikan tanpa didahului dengan tindakan kekerasan dan anarkisme. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat.

 

Penulis:

Dr. Drs. Parasian Simanunggalit, SH, MH

Ketua Umum DPN Gepenta

Komentar(0 komentar)
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefNovember 2017Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)