Selasa, 21-November-2017 17:21
AD ART

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 
GERAKAN NASIONAL PEDULI ANTI NARKOBA DAN TAWURAN
 
(GEPENTA)

 

 
Pembukaan
 
Bahwa sesungguhnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia yang telah berjuang dengan gigih berasama-sama, demi mencapai cita-cita bersama yaitu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan bathin.
 
Bahwa perwujudan cita-cita ternyata masih jauh dari harapan, akibat realitas keterpurukan bangsa dan negara karena Krisis Multidemensional yang meliputi krisis akhlak/moral dan krisis dihampir semua sektor kehidupan, bersamaan dengan munculnya dampak pengaruh nilai-nilai baru kehidupan internasional.
 
Bahwa salah satu ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan (AHGT) untuk mewujudkan cita-cita luhurnya adalah Narkoba, oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia mencanangkan terbentuknya Lembaga Gerakan Peduli Anti Narkoba.
 
Bahwa untuk mewujudkan Gerakan tersebut dari berbagai elemen masyarakat bangsa, berkewajiban untuk ikut berperan dalam mewujudkan memerangi serta membasmi peredaran dan penggunaan Narkoba.
 
Bahwa perkembangan dunia di era globalisasi, yang ditandai oleh perubahan mendasar dan pesatnya di segala bidang kehidupan manusia, telah bergesernya tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di Indonesia. Perubahan yang juga dipicu oleh arus transformasi dan reformasi yang tidak terkendali.
 
Bahwa dengan timbulnya semangat primordialisme yang marak dalam kehidupan Nasional yang multikultural, multiagama, multirasial, dan multietnis maka gejala disintegrasi bangsa cenderung menjadi sangat aktual. Gejala tersebut kemudian menjadi faktual akibat timbulnya konflik sosial yang bersifat vertikal dan horizontal pada tubuh Bangsa, hal ini membawa akibat yang cukup parah dan memprihatinkan.
 
Bahwa dengan memperhatikan kenyataan diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa kita selain membangkitkan kembali semangat dan wawasan kebangsaan, disertai dengan pengembangan wacana budaya politik bangsa kemasa depan yang berciri demokratis, kepedulian, solidaritas, dan menghindari kekerasan, serta siap menerima dan menghadapi setiap perbedaan.
 
Bahwa Pengabdian Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran Dan Anarkis adalah dengan pendayagunaan potensi dan kekuatan masyarakat yang peduli terhadap bahaya Narkoba, Tawuran dan Anarkis, sebagai perwujudan hak dan kewajiban serta kehormatan dalam menyelamatkan Generasi Penerus secara bertanggung jawab untuk meningkatkan harkat dan martabat anak bangsa.
 
Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dilandasi dengan ketulusan budi untuk ikut dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indoneia yang dijiwai oleh Falsafah Pancasila, serta mengisi wawasan kebangsaan dalam pembinaan dan pembangunan, kami elemen masyarakat bangsa yang bergabung dalam Ormas Pemuda, Agama, Yayasan Pendidikan, peduli terhadap bahaya Narkoba, Tawuran dan Anarkhis bersepakat untuk mendirikan sebuah wadah dengan nama “Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran Dan Anarkis”.   
 
 
ANGGARAN DASAR
 
BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN
 
Pasal 1
N A M A
Organisasi ini bernama Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis yang selanjutnya disingkat dengan GEPENTA.  
 
Pasal 2
TEMPAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN
  1. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkhis (GEPENTA) didirikan di Jakarta sebagai perwujudan gagasan para elemen masyarakat bangsa.
  2. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis (GEPENTA) yang dideklarasikan pada tanggal 10 November 2000, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pengurus Tingkat Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis  (GEPENTA) berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
 
BAB II
ASAS, STATUS, DAN WAWASAN
 
Pasal 3
A S A S
Asas organisasi adalah Pancasila.
 
Pasal 4
S T A T U S

Organisasi ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5
W A W A S A N

Organisasi ini berwawasan kebangsaan Indonesia.

BAB III

SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN UPAYA
 
Pasal 6
S I F A T
  1. Organisasi ini bersifat mandiri, tunggal tidak berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik apapun. 
  2. Organisasi ini terbuka bagi perorangan, tanpa melihat asal usul, keturunan, golongan, agama dan profesi.
Pasal 7
T U J U A N
Organisasi  ini bertujuan untuk :
  1. Menjaga dan membantu masyarakat untuk menghindari Penyalahgunaan Peredaran Narkoba, Perbuatan Tawuran serta Tindakan Anarkis. 
  2. Mendorong dan meningkatkan peran anggota sebagai pemikir dan penggerak dalam rangka memberantas Narkoba serta mencegah Tawuran dan Tindakan Anarkis. 
  3. Terbinanya anggota untuk taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai cita-cita yang luhur, di dalam pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial demi kepentingan Bangsa dan Negara.
  4. Mendorong masyarakat untuk mempertebal kesadaran, kemantapan dan memiliki keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai semangat gotong royong yang dinamis. 
Pasal 8
F U N G S I
Organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis berfungsi sebagai :
  1. Wadah bagi para anggota dan masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan kualitas kemampuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Pengemban aspirasi dan pemikiran para anggota untuk membantu memecahkan permasalahan di dalam masyarakat demi tercapainya tujuan Nasional.
  3. Sarana penggerak untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis.
  4. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran bahaya Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
  5. Menyiapkan kader-kader GEPENTA dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba,  mencegah Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis.
Pasal 9
U P A Y A
Untuk mewujudkan tujuan organisasi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  1. Mempertahankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta UUD 1945 pada seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai manusia spiritual, intelektual, dan profesional tanpa Narkoba, Tawuran dan Anarkis.
  3. Membina persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan dan kegotong-royongan.
  4. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kehidupan dalam segala aspek.
  5. Mengadakan kerjasama kemitraan dengan lembaga lintas sektoral baik pemerintah maupun swasta, yang secara filosofis dan historis mempunyai kesamaan visi dan misi dalam menggerakkan dan menumbuhkan kesadaran Peduli Anti Narkoba dan Perbuatan Tawuran serta Tindakan Anarkis.
  6. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan kegiatan serupa, serta mengadakan pertukaran informasi tentang kemajuan dan perkembangan disegala aspek kehidupan masyarakat.
  7. Mengadakan upaya lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis.
 
BAB IV
 
Pasal 10
K E A N G G O T A A N
  1. Anggota Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis terdiri atas :
  1. Anggota biasa;
  2. Anggota luar biasa;
  3. Anggota Kehormatan.
  1. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.   
 
 Pasal 11
K E D A U L A T A N
Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional dalam suasana kekeluargaan, demokrasi, musyawarah untuk mufakat.
 
Pasal 12
KODE ETIK ORGANISASI
Setiap anggota GEPENTA dalam tingkah laku dan kehidupan terutama dalam kehidupan keorganisasian wajib melaksanakan kode etik organisasi sebagai berikut :
  1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Setia dan taat kepada kemurnian cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dan tujuan perjuangan bangsa.
  4. Menjungjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
  5. Berpikir dan berkarya guna menunjang terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
  6. Tindakan yang tidak mencerminkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat organisasi.
  7. Berkelakuan baik dan jujur dalam setiap tindakan dan perilaku.
  8. Bertindak dan bersikap sebagai pemersatu bangsa. 
  9. Tidak terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Bahaya Narkoba, Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis.
 
BAB V
A T R I B U T
 
Pasal 13
 
  1. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis mempunyai atribut yang terdiri atas Lambang, Hymne, Lagu Mars GEPENTA, Bendera Organisasi dan Seragam.
  2. Ketentuan mengenai atribut ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS).
BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
 
Pasal 14
SUSUNAN ORGANISASI 
  1. Organissasi GEPENTA disusun berjenjang sebagai berikut :
  1. Tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  2. Tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
  3. Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).
  4. Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC).
  5. Tingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD/K).
  6. Tingkat Komisariat dibentuk dilingkungan pekerjaan, pendidikan dalam suatu rapat Anggota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).
  7. GEPENTA di tingkat Universitas/Perguruan Tinggi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi, disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
  1. Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Gerakan Nasional  Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis :
  1. Dewan Pimpinan Nasional dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
  2. Dewan Pimpinan Provinsi dibentuk oleh Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional melalui Surat Keputusan.
  3. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
  4. Dewan Pimpinan Kecamatan dibentuk melalui rapat Pendiri disahkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  5. Dewan Pimpinan Komisariat dibentuk melalui rapat anggota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  6. Dewan Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi dibentuk oleh Mahasiswa, diusulkan DPK / DPP kepada DPN untuk disahkan.
  1. Pengurus Tingkat Nasional dapat membentuk Badan dan atau Lembaga untuk melakukan tugas khusus/tertentu.    
 
Pasal 15
K E P E N G U R U S A N
  1. Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis adalah Pimpinan Organisasi yang tertinggi yang bersifat kolektif.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Nasional :
  1. Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban untuk mengelola organisasi Gerakan Nasional PeduliAnti Narkoba, Tawuran dan Anarkis sesuai dengan AD dan ART.
  2. Dalam melaksanakan kewajibannya Dewan Pimpinan Nasional bertanggung jawab kepada MUNAS
  1. Dewan Pimpinan Nasional berwenang :
  1. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Nasional sesuai dengan AD/ART ketetapan dan keputusan MUNAS, keputusan rapat-rapat di tingkat Nasional.
  2. Bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi.
  3. Memberhentikan keanggotaan organisasi atas usul Dewan Pimpinan Provinsi atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atau atas pertimbangan Dewan Pimpinan Nasional, tata cara pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.
  4. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan memberhentikan Pengurus Dewan Provinsi, tata cara pemberhentian pengurus GEPENTA diatur dalam Peraturan Organisasi. 
  1. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) adalah Pimpinan Organisasi tertinggi di Daerah Tingkat Provinsi.
  2. Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Tingkat Provinsi terdiri atas :
  1. Dewan Pimpinan Provinsi;
  2. Unsur Pelaksana Harian Tingkat Provinsi.
  1. Kewajiban dan Tanggung jawab Dewan Pimpinan Provinsi : 
  1. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, ketetapan dan keputusan MUSDA, keputusan rapat-rapat di tingkat Provinsi.
  2. Bertindak keluar ditingkat Provinsi untuk dan atas nama organisasi dalam wilayah Provinsi bersangkutan.
  3. Dewan Pimpinan Provinsi berkewajiban untuk mengelola organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis Daerah Tingkat Provinsi.
  4. Dalam melaksanakan kewajibannya Dewan Pimpinan Provinsi bertanggung jawab kepada MUSDA Tingkat Provinsi.
  1. Dewan Pimpinan Provinsi berwenanng : 
  1. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART ketetapan dan keputusan MUNAS dan MUSDA, keputusan rapat-rapat di tingkat Provinsi.
  2. Bertindak keluar di tingkat Provinsi untuk dan atas nama organisasi.
  3. Mengusulkan pemberhentikan keanggotaan organisasi atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ke DPN.
  4. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan memberhentikan anggota Pengurus Dewan Kabupaten/Kota.
  1. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis adalah Pengurus Tertinggi organisasi di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. 
  2. Dewan Pimpinan Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis Daerah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
  1. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  2. Unsur Pelaksana Harian Darerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  1. Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota :
  1. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran Dan Anarkhi di Tigkat Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Menaati dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART, keputusan MUNAS, MUSDA Provinsi dan MUSDA Kabupaten/Kota, keputusan rapat-rapat di Daerahnya.
  3. Melakukan koordinasi dan laporan aktivitas organisasi kepada Dewan Pimpinan Provinsi serta melaksanakan pembinaan organisasi terhadap Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC).
  4. Dalam melaksanakan kewajibannya Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota.
  1. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang : 
  1. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART ketetapan dan keputusan  MUSDA, keputusan rapat-rapat di tingkat  Kabupaten/Kota.
  2. Bertindak keluar di tingkat  Kabupaten/Kota untuk dan atas nama organisasi.
  3. Mengusulkan pemberhentikan keanggotaan organisasi ke Dewan Pimpinan Nasional melalui Dewan Pimpinan Provinsi.
  4. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan dan memberhentikan anggota Pengurus Dewan  Kecamatan.  
  1. Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
  1. Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban untuk mengelola organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran Dan Anarkhi di Tigkat  Kecamatan.
  2. Menaati dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART, keputusan MUSDA Kabupaten/Kota, keputusan rapat-rapat di Daerahnya.
  3. Melakukan koordinasi dan laporan aktivitas organisasi kepada Dewan Pimpinan Provinsi sertammelaksanakan pembinaan organisasi terhadap Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
  4. Dalam melaksanakan kewajibannya Dewan Pimpinan bertanggung jawab kepada MUSDA Tingkat Kecamatan.
  1. Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang : 
  1. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan AD/ART ketetapan dan keputusan MUSDA Kecamatan, keputusan rapat-rapat di tingkat Kecamatan.
  2. Bertindak keluar di tingkat Kecamatan untuk dan atas nama organisasi. 
  3. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD/L) dan memberhentikan anggota Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.  
 
Pasal 16
DEWAN PERTIMBANGAN
  1. Dewan Pertimbangan Organisasi merupakan Badan yang memberikan pertimbangan, arahan, saran kepada DPN diminta maupun tidak.
  2. Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
  Pasal 17
DEWAN PENASEHAT
  1. Dewan Penasehat Organisasi merupakan Badan yang bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Disetiap tingkatan Organisasi sampai dengan tingkat Kecamatan dapat dibentuk Dewan Penasehat oleh Pimpinan Organisasi yang bersangkutan.  
 
BAB VII
MUSYAWARAH, SIDANG PARIPURNA
DAN RAPAT-RAPAT
 
Pasal 18
MUSYAWARAH NASIONAL
  1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah lembaga tertinggi organisasi.
  2. MUNAS ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda atas persetujuan Pengurus Pusat dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus DPP yang disebut dengan MUNASLUB. 
  3. MUNAS memilih Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Formatur melalui mekanisme pemilihan langsung. 
  4. MUNAS berhak merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  5. MUNAS diikuti oleh Pengurus Tingkat Nasional dan utusan Daerah Tingkat Provinsi.
  6. MUNAS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Provinsi yang terbentuk dan sah.
  7. MUNAS membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan keputusan tersebut sah dan mengikat.
Pasal 19
MUSYAWARAH DAERAH TINGKAT PROVINSI
  1. Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi adalah lembaga tertinggi organisasi di Daerah Tingkat Provinsi.
  2. MUSDA Tingkat Provinsi diadakan 5 (lima) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa MUSDA Tingkat Provinsi dapat dipercepat atau ditunda atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang disebut MUSDALUB. 
  3. MUSDA memilih Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi melalui mekanisme pemilihan langsung.
  4. MUSDA dihadiri oleh utusan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.
  5. MUSDA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. 
  6. MUSDA membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat.
Pasal 20
MUSYAWARAH KECAMATAN
  1. Musyawarah Kecamatan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Kecamatan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD/L yang ada diwilayahnya.
  3. Hak suara dalam MUSCAM dimiliki DPC dan DPD/L.
  4. MUSCAM dipimpin oleh Pimpinan MUSCAM yang dipilih dari dan oleh peserta MUSCAM.
  5. MUSCAM diselenggarakan oleh DPC.
  6. Sebelum Pimpinan MUSCAM sebagimana dimaksud pada ayat (4) terpilih, maka DPC bertindak selaku Pimpinan sementara MUSCAM
Pasal  22 
RAPAT-RAPAT
  1. Jenis Rapat
  1. Rapat Kerja Nasional, Daerah Tingkat Provinsi, dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota;
  2. Rapat Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  3. Rapat Harian dan Rapat Pleno.
  4. Jenis-Jenis rapat lain yang dianggap perlu.
  1. Kewenangan Rapat
  1. Menutut tingkatannya, Rakernas adalah Rapat Kerja bersifat Nasional, Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah Rapat Kerja Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing, setiap Rapat Kerja berwenang untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah teknis organisasi dalam lingkup tingkatannya.
  2. Menurut tingkatannya, Rapat Dewan Pimpinan Nasional,  Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, adalah rapat Pimpinan untuk membicarakan masalah umum organisasi terutama yang menyangkut pengambilan kebijaksanaan Pengrus dalam lingkup tingkatannya.
  3. Rapat-rapat lain dapat diadakan untuk membicarakan masalah organisasi yang lebih khusus, dalam lingkup tingkatannya masing-masing.
 
BAB VIII
K E U A N G A N
 
Pasal 23
SUMBER KEUANGAN
  1. Keuangan Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis diperoleh dari usaha-usaha sebagai berikut :
  1. Iuran anggota;
  2. Usaha-usaha yang sah, tidak bertentangan dengan AD/ART;
  3. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  4. Bantuan pembinaan dari pemerintah
  1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota seluruh Indonesia ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional setelah mendengar saran Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi.
 
BAB IX
P E M B U B A R A N
 
PASAL 24
PEMBUBARAN ORGANISASI
  1. Pembubaran Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
  2. Pembubaran Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis hanya dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa secara berjenjang tingkatan organisasi.
  3. Dalam hal organisasi dibubarkan maka harta kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga sosial yang ada di Indonesia sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional. 
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 25
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Perubahan Anggaran Dasar organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 
Pasal 26
L A I N  -  L A I N
 
 
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 
Ditetapkan di      : Cipayung
Pada Tanggal       : 15 Juli 2012
 
 
 
PIMPINAN  MUSYAWARAH NASIONAL II 
GERAKAN NASIONAL PEDULI ANTI NARKOBA, TAWURAN DAN ANARKIS
  1. Drs. Mayusi Idjamriah, BA          KETUA
  2. Drs. M. Parlin Simanjuntak         ANGGOTA
  3. Rocky F. Wermasubun, SH            ANGGOTA

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
 
BAB I
PENGERTIAN
 
Pasal 1 
PENGERTIAN UMUM GEPENTA

 

  1. Organisasi ini adalah bagian dari masyarakat bangsa yang peduli terhadap bahaya Narkoba, Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis, dan dapat mengantarkan masyarakat utuk tidak mengedarkan dan menyalahgunakan Narkoba, serta tidak melakukan Tawuran dan Anarkis.  
  2. Organisasi ini adalah sebagai wadah berhimpun pemersatu bangsa dengan wawasan kebangsaan yang kuat, dan bagian dari pejuang bangsa yang memiliki kemampuan serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

 

BAB II
K E A N G G O T A A N
 
Pasal 2
  1. Anggota Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis terdiri atas :
  1. Anggota biasa;
  2. Anggota luar biasa;
  3. Anggota kehormatan.
  1. Yang dimaksud dengan anggota biasa organisasi ini adalah perorangan yang telah mendaftarkan diri secara sukarela dan diterima menjadi anggota.
  2. Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah mereka yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dalam ayat (2) diatas, tetapi pernah berjasa dalam kegiatan organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  3. Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS), MUSDA, dan MUSCAM sebagai anggota kehormatan
Pasal 3
  1. Syarat-syarat sebagai anggota Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis ialah : 
  1. Dengan ikhlas dapat menerima AD/ART Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis.
  2. Tidak sedang terlibat sebagai Pengedar dan Pengguna Narkoba serta Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis.
  3. Aktif selektif.
  4. Menyatakan diri menjadi anggota secara perorangan dan sukarela.
  5. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi GEPENTA.
  6. Tidak pernah melakukan penghianatan terhadap Bangsa dan Negara.
  1. Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan penetapan keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

 

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
 
Pasal 4 
H A K  A N G G O T A
  1. Hak bicara bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
  2. Hak suara, memilih dan dipilih hanya bagi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
  3. Hak memberi nasihat, dan saran bagi anggota kehormatan.
  4. Hak membela diri.
  5. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
  6. Hak mendapatkan perlakuan yang sama.
  7. Hak untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota.
Pasal 5
K E W A J I B A N
  1. Mentaati dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan semua Peraturan Organisasi GEPENTA. 
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan serta kesetiaan kepada organisasi dan membela kehormatan GEPENTA.
  3. Membayar uang iuran.
  4. Aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GEPENTA.
  5. Memberikan masukan-masukan dan membantu pelaksanaan program  GEPENTA.
  6. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi GEPENTA.
  7. Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Pasal 6
DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI
  1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 5 diatas dapat dikenakan sanksi.
  2. Disiplin organisasi adalah segala bentuk peraturan organisasi termasuk kode etik organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota.
  3. Tata cara pemberian/pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 7
  1. Anggota yang melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh DPN dapat dikenai sanksi organisasi berupa :
  1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis
  3. Peringatan keras
  4. Pemecatan
  1. Kepada anggota yang dimaksud pada ayat (1) diberi hak untuk membela diri.
Pasal 8
KARTU TANDA ANGGOTA
  1. Kartu Tanda Anggota dibuat seragam oleh Dewan Pimpinan Nasional untuk seluruh Indonesia.
  2. Tata cara pemberian KTA akan diatur dan ditentukan lebih rinci oleh Dewan Pimpinan Nasional.
Pasal 9 
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Keanggotaan seseorang anggota GEPENTA dapat berakhir karena :
  1. Meninggal dunia;
  2. Atas permintaan sendiri;
  3. Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi. 
 
Pasal 10
K  A  D  E  R
  1. Kader GEPENTA adalah tenaga inti penggerak disetiap tingkatan organisasi yang telah diteliti dan disaring berdasarkan :
  1. Mental;
  2. Prestasi;
  3. Dedikasi;
  4. Loyal dan taat kepada keputusan organisasi;
  5. Kemandirian;
  6. Kemampuan pengembangan diri.
  1. Ketentuan tentang jenjang kader GEPENTA diatur dalam peraturan organisasi.
BAB IV
SUSUNAN DAN SYARAT-SYARAT PIMPINAN
 
Pasal 11
DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN)
  1. Susunan DPN sekurang-kurangnya terdiri atas :
  1. Ketua Umum.
  2. Ketua-Ketua Bidang.
  3. Sekretaris Jenderal.
  4. Wakil Sekretaris Jenderal.
  5. Bendahara Umum.
  6. Wakil Bendahara.
  7. Ketua-Ketua Departemen.
  1. Ruang lingkup Departemen-Departemen meliputi sekurang-kurangnya :
  1. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
  2. Departemen Pencegahan Pengedar dan Pengguna Narkoba.
  3. Departemen Sumber Daya Manusia.
  4. Departemen Pengembangan Keahlian dan Profesi.
  5. Departemen Pencegahan Tawuran dan Anarkis.
  6. Departemen Penelitian dan Pengembangan.
  7. Departemen Lingkungan Pemukiman.
  8. Departemen Hubungan Antar Lembaga.
  9. Departemen Operasi informasi.
  10. Departemen Perencanaan dan Anggaran.
  11. Departemen Pembinaan Pasukan Simpati.
   Pasal 12
DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP)
  1. Susunan Dewan Pimpinan Provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas :
  1. Ketua.
  2. Wakil Ketua.
  3. Sekretaris.
  4. Wakil Sekretaris.
  5. Bendahara.
  6. Wakil Bendahara.
  7. Ketua-Ketua Biro. 
  1. Ruang lingkup Biro-Biro sekurang-kurangnya meliputi :
  1. Biro Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan.
  2. Biro Pencegahan Pengedar dan Pengguna Narkoba.
  3. Biro Lingkungan Pemukiman.
  4. Biro Penelitian dan Pengembangan.
  5. Biro Pencegahan Tawuran dan Anarkis.
  6. Biro Perencanaan dan Anggaran.
  1. Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional. 
 
Pasal 13
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA (DPK)
  1. Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas :
  1. Ketua.
  2. Wakil Ketua.
  3. Sekretaris.
  4. Wakil Sekretaris.
  5. Bendahara.
  6. Wakil Bendahara.
  7. Ketua-Ketua Bagian
  1. Ruang lingkup Bagian-Bagian sekurang-kurangnya meliputi :
  1. Bagian Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan.
  2. Bagian Pencegahan Pengedar dan Pengguna Narkoba.
  3. Bagian Lingkungan Pemukiman.
  4. Bagian Pencegahan Tawuran dan Anarkis.
  5. Bagian Perencanaan dan Anggaran.
  6. Bagian Informasi dan Komunikasi.
  1. Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi.
Pasal 14
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN (DPC)
  1. Susunan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) sekurang-kuranya terdiri atas :
  1. Ketua.
  2. Wakil Ketua.
  3. Sekretaris.
  4. Wakil Sekretaris.
  5. Bendahara.
  6. Wakil Bendahara.
  7. Sub Bagian
  1. Ruang lingkup Sub Bagian sekurang-kurangnya :
  1. Sub Bagian Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan.
  2. Sub Bagian Pencegahan Pengedar dan Pengguna Narkoba.
  3. Sub Bagian Lingkungan Pemukiman.
  4. Sub Bagian Pencegahan Tawuran dan Anarkis.
  1. Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 
Pasal 15
DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN (DPD/L)
  1. Susunan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri atas :
  1. Ketua.
  2. Sekretaris.
  3. Bendahara.
  1. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dapat membentuk seksi-seksi kelengkapan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

  1. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi dapat membentuk Badan/Lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.
  2. Ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan badan atau lembaga pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 17
SYARAT-SYARAT PIMPINAN ORGANISASI
Syarat-syarat yang menjadi pimpinan GEPENTA adalah :
  1. Kader GEPENTA yang telah terbukti mempunyai kepribadian yang baik dan prestasi yang tinggi terhadap GEPENTA.
  2. Sehat jasmai dan rohani.
  3. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peran GEPENTA.
  4. Mempunyai kemampuan mandiri.
  5. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam organisasi.
  6. Memiliki loyalitas, kapabilitas, dan kredibilitas.
 
BAB V
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
 
Pasal 18
  1. Penggantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan pada semua tingkatan dilaksanakan karena 
  1. Permintaan sendiri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Kehilangan kewarganegaraan.
  4. Terkena sanksi organisasi.
  1. Kewenangan pemberhentian Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d diatur sebagai berikut :
  1. Untuk Dewan Pimpinan Nasional dilakukan dalam rapat pleno dan bila keadaan mendesak oleh Dewan Pimpinan Harian setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Pertimbangan.
  2. Untuk DPP dilakukan DPN berdasarkan usulan DPP.
  3. Untuk DPK dilakukan DPP berdasarkan usulan DPK.
  4. Untuk DPC dan DPD/L dilakukan oleh DPK atas usulan DPC.
Pasal 19
  1. Pengisian lowongan antar waktu semua tingkatan organisasi dilakukan dalam rapat Pleno yang khusus dilaksanakan untuk itu.
  2. Calon pengganti antar waktu diajukan oleh Pengurus harian. 
  3. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi dapat membentuk Badan/Lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.
  4. Ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan badan atau lembaga pada  ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.
 
BAB VI
DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT
 
Pasal 20
DEWAN PERTIMBANGAN
  1. Dewan Pertimbangan adalah suatu badan yang terdiri dari individu-individu yang ditunjuk dan mendapat persetujuan yang bersangkutan secara berjenjang oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pencapaian tujuan organisasi.
  2. Susunan Dewan Pertimbangan di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :
  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Anggota-anggota.
  1. Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota menetapkan Susunan dan Personalia serta Tata Kerja, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pertimbangan di masing- masing tingkatan.   
Pasal 21
DEWAN PENASEHAT
  1. Dewan Penasehat adalah suatu badan yang terdiri dari individu-individu yang ditunjuk secara berjenjang oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk memberikan nasehat guna pencapaian tujuan organisasi.
  2. Susunan Dewan Penasehat di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan terdiri dari :
  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Anggota-anggota.  
  1. Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Kecamatan menetapkan Susunan dan Personalia serta Tata Kerja, Kewajiban dan Wewenang Dewan Penasehat di masing-masing tingkatan.  
 
BAB VI
MUSYAWARAH DAN SIDANG PARIPURNA
 
Pasal 22 
MUSYAWARAH NASIONAL
  1. Musyawarah Nasional yang merupakan Musyawarah antara utusan Daerah Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional memegang kekuasaan tertinggi : 
  1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Menilai Laporan Kinerja Dewan Pimpinan Nasional.
  3. Menetapkan Program Umum Organisasi.
  4. Memilih Dewan Pimpinan Nasional.
  5. Menetapkan Keputusan-Keputusan lainnya.
  6. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
  1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
  1. Badan Pendiri Organisasi.
  2. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
  3. Dewan Pimpinan Nasional.
  4. Utusan Daerah Tingkat Provinsi.
  5. Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Nasional.
Pasal 23
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Musyawarah Nasional Luar Biasa :
  1. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Nasional.
  2. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan khusus.
  3. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) Dewan Pimpinan Provinsi.
 
Pasal 24
RAPAT KERJA NASIONAL

Rapat Kerja Nasional :

  1. Mengadakan penilaian dan pemantapan terhadap pelaksanaan Program Kerja Nasional serta menjabarkan dan menetapkan pelaksanaan program kerja Nasional selanjutnya.
  2. Dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
  3. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi.
Pasal 25
MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI
  1. Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi berwenang untuk :
  1. Menetapkan dan mengesahkan Program Daerah Tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran Program Umum Organisasi.
  2. Menilai Laporan Kinerja Dewan Pimpinan Provinsi.
  3. Memilih Dewan Pimpinan Provinsi.
  4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas kewenangannya.
  5. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 
  1. Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi dihadiri oleh :
  1. Pembina organisasi Daerah Tingkat Provinsi.
  2. Dewan Pertimbangan Daerah Tingkat Provinsi.
  3. Utusan Dewan Pimpinan Nasional.
  4. Dewan Pimpinan Provinsi.
  5. Utusan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  6. Pininjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
Pasal 26
MUSDA PROVINSI LUAR BIASA
Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi Luar Biasa :
  1. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi.
  2. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan khusus.
  3. Diadakan oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
Pasal 27
RAPAT KERJA PROVINSI
Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi :
  1. Mengadakan penilaian dan pemantapan terhadap pelaksanaan Program Daerah Tingkat Provinsi serta menjabarkan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
  2. Dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
  3. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota 
Pasal 28
MUSDA KABUPATEN/KOTA
  1. Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota  :
  1. Menetapkan dan mengesahkan program Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran Program Umum Organisasi.
  2. Menilai Laporan Kinerja Dewan Pimpinan  Kabupaten/Kota.
  3. Memilih Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
  5. Jumlah peserta dan peninjau diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  6. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
  1. Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
  1. Pembinna organisasi Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Dewan Pertimbangan Daerah Tingkat Kabupaten Kota.
  3. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi.
  4. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  5. Dewan Pimpinan Kecamatan yang ada di lingkungan daerahnya. 
Pasal 29
MUSDA KAB./KOT. LUAR BIASA
Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Luar Biasa :
  1. Mempunyai wewenang atau kekuasaan sama dengan Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Diadakan oleh Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) Dewan Pimpinan Kecamatan.  
  3. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan khusus.
Pasal 30 
RAPAT KERJA KAB./KOTA
Rapat Kerja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota :
  1. Mengadakan penilaian dan pemantapan pelaksanaan Program Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta menjabarkan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
  2. Dilaksanakan sedikit-dikitnya  sekali dalam 2 (dua) tahun.
  3. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Kecamatan yang ada dlingkungan Daerahnya
Pasal 31
SIDANG PARIPURNA NASIONAL
  1. Sidang Paripurna Nasional adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUNAS dan bertugas untuk :
  1. Membahas dan mengesahkan usulan Program Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak. 
  1. Peserta Sidang Paripurna Nasional adalah :
  1. Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Utusan Pimpinan Tingkat Provinsi.
  3. Undangan yang dianggap perlu.
Pasal 32
SIDANG PARIPURNA DAERAH TINGKAT PROVINSI
  1. Sidang Paripurna Daerah Tingkat Provinsi adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUSPROV Tingkat Provinsi dan bertugas untuk :
  1. Membahas dan mengesahkan usulan Program Dewan Pimpinan Provinsi.
  2. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak.
  1. Peserta Sidang Paripurna Daerah Tingkat Provinsi adalah :
  1. Dewan Pimpinan Provinsi.
  2. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
Pasal 33 
SIDANG PARIPURNA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
  1. Sidang Paripurna Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah Sidang tertinggi kedua setelah MUSKAB/KOT dan bertugas untuk :
  1. Membahas dan mengesahkan usulan Program Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Membahas dan memutuskan hal-hal yang amat penting dan mendesak.
  1. Peserta Sidang Paripurna Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah :
  1. Dewan Pimpinan  Kabupaten/Kota. 
  2. Utusan Dewan Pimpinan Kecamatan yang ada dilingkungan Daerahnya.
Pasal 34 
RAPAT-RAPAT
  1. RAKERNAS, RAKERDA Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
  2. RAPIMNAS, RAPIMDA Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Rapat-rapat lain dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi menurut tingkatannya. 
 
BAB VII
HAK BICARA DAN HAK SUARA
 
Pasal 35
  1. Dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat hak bicara dan hak suara diatur senagai berikut :
  1. Setiap peserta mempunyai hak bicara sesuai dengan aturan tata tertib persidangan.
  2. Hak suara yang dimiliki oleh peserta yang digunakan untuk mengambil keputusan, dilakukan melalui Dewan Pimpinan Provinsi atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, menurut tingkatannya.
 
 
BAB VIII
BADAN PENDIRI ORGANISASI (BPO)
 
Pasal 36
  1. Badan Pendiri Organisasi (BPO) adalah para pendiri Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis (GEPENTA), dan sebagai deklarator.
  2. BPO bertugas memberikan pembinaan, pengarahan, dan nasehat yang menjadi pedoman DPN dalam menjalankan tugas organisasi.
  3. BPO berwenang menyarankan perubahan keputusan/ketetapan DPN yang bertentangan dengan AD/ART, hasil MUNAS dan kebijakan umum.
 
BAB  IX
K E U A N G A N
 
Pasal 37
  1. Keuangan  organisasi diatur menurut ketentuan sesuai dengan keuangan yang ada.
  2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan danm pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi dilaporkan dalam forum yang diatur dalam peraturan organisasi.
 
BAB X
P E N U T U P
 
Pasal 38
  1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 
 
Ditetapkan di      : Cipayung
Pada Tanggal       : 15 Juli 2012
 
 
 
PIMPINAN  MUSYAWARAH NASIONAL II 
GERAKAN NASIONAL PEDULI ANTI NARKOBA, TAWURAN DAN ANARKIS
  1. Drs. Mayusi Idjamriah, BA          KETUA
  2. Drs. M. Parlin Simanjuntak         ANGGOTA
  3. Rocky F. Wermasubun, SH            ANGGOTA
 
 
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefNovember 2017Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)